Tuesday, November 6, 2012

Makalah Pendidikan Nasional


KATA PENGANTAR
    
       
Dengan mengucap rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan Inayah-Nya sehingga  bisa menyelesaikan tugas pengantar pendidikan tentang pendapat saya terhadap pendidikan nasional Indonesia. Semoga tugas  ini  dapat bermanfaat  dan menambah wawasan kita semua, juga dapat mengetahui lebih banyak tentang makna pendidikan dan arah pendidikan yang saat ini berlangsung di Indonesia, karena pendidikan yang berkualitas akan membawa perubahan yang besar dalam pola hidup manusia.
Semoga dengan adanya makalah ini dapat memperkaya bahan belajar tentang persoalan pendidikan di Indonesia karena pendidikan merupakan sebuah proses yang terus menerus mengalami perubahan dan penuh dinamika.




                                                                                       Surabaya, 20 Oktober 2010






                                                                                                   Penulis






Pendapat saya sebagai calon guru profesional, bidang pendidikan terhadap pendidikan nasional indonesia baik secara konseptual maupun implementasinya.
            Ilmu pendidikan adalah ilmu yg mempelajari serta memproses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, pembuatan mendidik tetapi definisi yg terpenting :

-Meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi
-Meningkatkan "questioning skills" dan kemampuan menganalisakan sesuatu - termasuk pendidikannya!
-Meningkatkan kedewasaan individu - dari definisi di atas sangat kuatir kalau tujuannya hanya "pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok" - kita perlu tahu;

(a)    merubah sesuai dengan keinginan siapa,
(b)   menguntungkan siapa,
(c)    apakah kita menjadi robot atau manusia kalau "sikap dan tata laku" sama?
-Untuk perkembangan negara (negara yang mana saja) kami sangat perlu pendidikan yang menghargai kreativitas dan "individual thinking" supaya negara dapat membuat sesuatu yang baru dan lebih baik (tidak hanya meng-copy negara lain).

            Kita sebagai guru yang profesional, tujuan yang paling utama adalah memajukan segala aspek terutama pada bidang pendidikan di negara indonesia yang saat ini mungkin sangat amat tertinggal jauh dengan negara-negara lainnya.
Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikanya. Oleh karena itu, pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki peranan yang sangat penting. Sebagaimana dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yaitu “…Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Maka dengan adanya pendidikan, sangat diharapkan terjadi proses pembelajaran agar peserta didik menjadi pribadi yang sempurna. Dan jika pendidikan tersebut menghasilkan pribadi – pribadi yang lemah, tidak bertanggung jawab, tidak bermoral dan tidak mandiri, berarti program pendidikan itu dikatakan gagal. Mungkin ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam filosifi maupun manajemen pendidikan sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dicita – citakan dalam pendidikan tersebut.
Apalagi saat ini, bangsa Indonesia tengah digoyah berbagai macam aksi kerusuhan, kekerasan, anarki, korupsi dan tindakan – tindakan amoral. Indonesia tengah menggalami disintegrasi social, budaya dan keagamaan. Apalagi pendidikan kita masih terkesan sebagai pendididikan yang membelenggu. Pembelengguan ini dikarnakan dari ketidak jelasan visi dan misi pendidikan kita. Juga adanya praktik sentralisasi dan uniformitas, serta sistem pendidikan yang mengalir dari atas ke bawah, yang kurang memperhatikan factor hak-hak anak secara demokratis dan kreatif, serta kurangnya pemberian kesempatan kepada mereka untuk melakukan rekayasa dalam aktifitas pendidikannya. Sistem pindidikan yang membelenggu ini pada gilirannya akan menghasilkan manusia yang stereotipik, penurut, tidak kreatif, bahkan menjadi beban sosial, tidak mandiri, bahkan tidak memiliki jati diri.
            Selain itu, pendidikan di indonesia juga terpasung oleh kepentingan- kepentingan tertentu yang absurd, tersisih diantara banyaknya ambisi untuk mengejar pertumbuhan  ekonomi dan daya saing bangsa. Pendidikan tampaknya kurang diarahkan untuk memanusiakan manusia secarah utuh lahir dan batin, tetapi lebih di orientasikan pada hal – hal yang bersifat matrealistis, ekonomis, dan teknokratis, kurang dari  sentuhan  nilai – nilai moral, kemanusiaan dan budi pekerti. Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelectual, akal dan penalaran tanpa di imbangi dengan pengembangan kecerdasan hati, perasaan dan emosi, sehingga pendidikan kita telah melahirkan manusia – manusia yang berkarakter oportunitis, penjilat, hipokrit, hedonis, besar kepala tanpa memiliki kecerdasan hati, emosi dan nurani. Sehingga tidak heran kalau di Indonesia sering terjadi kasus – kasus yang merugikan negara. Dimana dalam kasus-kasus tersebut lebih sering melibatkan orang-orang yang secara formal berpendidikan tinggi.
Dalam dunia pendidikan sendiri terjadi penyimpangan-penyimpang yang sangat parah seperti penjualan gelar akademik dari S1 sampai S3 bahkan professor (dan anehnya pelakunya adalah orang yang mengerti tentang pendidikan), kelas jauh, guru/dosen yang curang dengan sering datang terlambat untuk mengajar, mengubah nilai supaya bisa masuk sekolah favorit, menjiplak skripsi atau tesis, nyuap untuk jadi pegawai negeri atau nyuap untuk naik pangkat.


Di pendidikan tingkat menengah sampai dasar, sama parahnya, setiap awal tahun ajaran baru. Para orang tua murid sibuk mengurusi NEM anaknya (untungsnya, NEM sudah tidak dipakai lagi, entah apalagi cara mereka), kalau perlu didongkrak supaya bisa masuk sekolah-sekolah favorit. Kalaupun NEM anaknya rendah, cara yang paling praktis adalah mencari lobby untuk memasukan anaknya ke sekolah yang diinginkan, kalau perlu nyuap. Perilaku para orang tua seperti ini (khususnya kalangan berduit) secara tidak langsung sudah mengajari anak-anak mereka bagaimana melakukan kecurangan dan penipuan. (makanya tidak aneh sekarang ini banyak oknum pejabat jadi penipu dan pembohong rakyat).
                  Oleh karena itu, pendidikan saat ini, membutuhkan sebuah konsep dan strategi yang integral, yang dapat mendidik seluruh aspek kemanusiaan dalam menghadapi tantangan arus budaya dan social yang sedemikian kuat karena perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Selain itu, pendidikan kita terkesan masih otoriter, baik manajemen, interaksi atau transaksi, proses, kedudukan, maupun substansinya. Proses pendidikan kita masih satu arah dan vertikal. Sumber informasi masih didominasi oleh para guru. Pembelajaran jarang didudukkan sebagai sumber informasi alternatifsehingga menyebabkan tidak terjadinya interaksi horizontal. Sikap otoriter dalam sistem pendidikan kita membuat anak menjadi manusia patuh. Namun disisi lain, sistem yang membelenggu itu pun akan berakibat anak menjadi pemberontak.
Sebelum lebih jauh membahas tentang pendidikan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian/definisi pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:232), pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu diberikan awalan kata “me” sehinggan menjadi “mendidik” yang artinya memelihara dan memberi latihan. dalam memeliahara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pemikiran.

Berikut beberapa definisi pendidikan menurut para ahli:

1.   M.J. Longeveled
Pendidikan adalah usaha , pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.



2.   Thompson
Pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran dan sifatnya.

3.   Frederick J. Mc Donald
Pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat (behavior) manusia.

4.   Ki Hajar Dewantara
Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

5.   Edgar Dalle
Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.

6.   Ahmad D. Marimba
Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Berikut pengertian pendidikan menurut UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan GBHN :

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
      Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
       

GBHN
      Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.
Jadi menurut saya, pendidikan itu sebenarnya suatu proses atau kegiatan yang secara sadar, terencana dan sistematis dilakukan untuk menjadi manusia yang seutuhnya yang berlangsung terus menerus dan menuju kedewasaan.
Konstektual dalam bidang pendidikan
Konstektual dapat dikatakan suatu aspek yang berkesinambungan atau berhubungan dengan suatu bidang tersebut. Dalam bidang pendidikan terdapat kostektual dari berbagai aspek yang dapat diklasifikasikan, antara lain :

1.      Aspek ekonomi
Dalam bidang pendidikan, aspek ekonomi dapat berfungsi sebagai peminimalisir biaya. Saat ini kita ketahui bahwa di indonesia inflasi semakin membludak. Segalanya berharga mahal dan memang tidak cocok untuk masyarakat indonesia yang pendapatannya bisa dikatakan rendah. Begitu pula dengan bidang pendidikan, semakin bermutu tinggi suatu sekolah akan menaikkan anggaran tertentu kepada para muridnya. Tentu ini merupakan hal yang berat untuk para orang tua yang dikatakan tidak mampu. Memang untuk saat ini sekolah-sekolah di indonesia banyak yang mendapatkan dana BOS( Bantuan Operasional Sekolah ) tapi kenapa program ini tidak sepenuhnya efektif. Mungkin salah satunya adalah bantuan yang diberikan itu salah sasaran (yang mampu mendapat bantuan dan yang kurang mampu mungkin merasa malu karena mendapatkan bantuan sebagai santunan bagi keluarga miskin) tapi bisa jadi sebab yang lain adalah dari dari faktor yang diatas, contohnya bantuan yang semestinya di berikan kepada yang membutuhkan akan tetapi karena ulah tangan-tangan jail bantuan tersebut gak tepat sasaran melainkan mengalir kekantong tangan-tangan yang tdak bertanggung jawab.

Mungkin contoh yang  lain adalah  kasus,di suatu daerah pada tahun ajaran baru para orang tua banyak yang protes terhadap kebijakan sekolah yang tiba-tiba memberatkan siswa dengan membayar mahal untuk masuk ke dalam sekolah tersebut. Padahal siswa tersebut sudah sah diterima di sekolah tersebut. Pihak sekolah tidak menjelaskan untuk apa anggaran tersebut.
Dalam kasus diatas kita dapat melihat begitu tidak efektifnya program yang dicanangkan pemerintah. Terlebih lagi dalam aspekm ekonomi tersebut. Indonesia perlu perubahan, mereka yang dianggap kurang mampu dalam perekonomian dapat juga merasakan fasilitas yang juga didapatkan para siswa yang dianggap mampu. Untuk itu kita perlu mengadakan sekolah terbuka dan meminimalisir anak-anak jalanan yang saat ini sangat memprihatinkan,mereka juga perlu pendidikan.

2.      Aspek sosial

Aspek sosial dalam pendidikan berpengaruh terhadap jalannya aspek pendidikan. Dalam aspek sosial kita dapat mengetahui apakah pendidikan di indonesia dapat dikatakan merata. Antara kota-kota besar dengan kota-kota kecil. Contohnya di jakarta dan papua. Disana pendidikan belum dikatakan merata. Karena kurangnya fasilitas dan tenaga kerja guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil. Untuk itu indonesia perlu mengadakan peninjauan kembali mengenai ketenagakerjaan guru di wilayah terpencil. Supaya tidak  terdapat perbedaan antara kota besar dengan wilayah terpencil.

3.      Aspek Budaya

Aspek budaya dalam pendidikan berpengaruh karena dalam suatau budaya antara pulau satu dengan yang lain pasti berbeda. Dari aspek ini kita dapat belajar mengenai kebudayaan yang ada di jawa, bali, maupun papua dan sebagainya. Walaupun pulau di indonesia mempunyai keragaman budaya tapi kita harus tetap bersatu memberantas kebodohan dan penindasan. Bersama kita bersatu untuk maju dalam segala aspek.

4.      Aspek politik

Sebagian orang beranggapan bahwa politik dan pendidikan tidak dapat dijadikan satu. Hal itu terjadi karena traumatik masyarakat pada orde baru. Mereka beranggapan politik itu kejam, sebenarnya persepsi itu tidak sepenuhnya benar, karena dalam politik dapat melaiharkan pikiran-pikiran yang kritis. Dan dengan adanya sifat kritis dalam pendidikan, saat ini mereka para siswa tidak lagi takut menemukakan apa yang ada dalam pemikirannya. Seharusnya aspek politik dan pendidikan harus tetap diterapkan dalam sekolah-sekolah formal, mereka dituntut untuk bersikap kritis dan teoritis untuk memajukan indonesia yang saat ini sedang terpuruk.


SOLUSI PEMECAHAN TERHADAP PROBLEMATIKA PENDIDIKAN

           Dalam menghadapi masalah ketidak jelasan tujuan pendidikan selama ini, perlu segera di rumuskan secara jelas variabel-variabel yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dalam arti penerapan hasil secara realistis yang dapat di rasakan dampaknya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dalam wacana pencapaian tujuan secara idialistis.
Untuk mengatasi ketidak serasian kurikulum , perlu di hilangkan kesan adanya pengindentikan sekolah hanyalah menanamkan teori-teori ilmu melulu, perlu menghilangkan kesan bahwa pendidikan itu identik dengan pengajaran, perlu meminimalisir kekeliruan langkah dalam pembuatan kurikulum yang kurang berorientasi terhadap kondisi riil pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Demikian pula dalam mengatasi ketiadaan tenaga pendidik yang berkualitas dan yang profesional, perlu merekrut sebanyak-banyaknya tenaga – tenaga dari lulusan lembaga pendidikan dengan keharusan memiliki kecakapan menguasahi ilmu-ilmu yang di perlukan bagi pembuatan standard kualitas minimal, tenaga yang menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan menejement pendidikanyang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih maju.
       Syarat lainnya yang harus ada pada diri pendidik minimal, memiliki kedewasaan berfikir, kewibawaan, kekuatan kepribadian, memiliki kedudukan sosial-ekonomi yang cukup, kekompakan sesama pendidik dalam satu team. Dan lain sebagainya.
Pengukuran dalam bidang pendidikan sangat menetukan berkualitas atau tidaknya individu peserta didik, hal itu tergantung bagaimana alat ukur yang di pergunakan. Dalam kenyataannya masih banyak alat ukur yang di buat secara sembarangan tanpa melalui proses standardisasi, sehingga alat ukur tersebut tidak bisa diandalkan , karena tidak valid dan tidak reliabel.Oleh sebab itu perlu membuat alat ukur yang valid dan reliabel , disertai dengan pemberian nilai-nilai angka seobyektif mungkin tanpa terpengaruh oleh subyektifitas dan rekayasa, hanya dengan cara pengukuran seperti inilah yang dapat menjamin mutu hasil pendidikan yang diharapkan.
Pada akhirnya , untuk mencari solusi terhadap penjenjangan pendidikan , haruslah di dasarkan pada apa saja yang harus di bentukkan pada anak didik , perlu melakukan perhitungan secara seksana dengan melakukan experimen yang matang untuk menemukan fakta-fakta kebenaran baru dalam rangka meninjau kembali penjenjangan tingkat pendidikan yang selama ini di pedomani.

             Dari definisi - definisi pendidikan tersebut, kita dapat menyimpulkan Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan terus-menerus dalam upaya memanusiakan manusia. Tapi pada kenyataanya, pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya berhasil. Pendidikan di Indonesia saat ini baru mencapai keberhasilan dalam taraf pengajaran saja, belum sampai pada keberhasilan pendidikan yang sesungguhnya. Hingga saat ini, masih banyak anak – anak yang tidak memperoleh pendidikan. Selain itu, perhatian pemerintah sangat minim, sehingga keadaan pendidikan di Indonesia belum merata sepenuhnya di Indonesia, juga menimbulkan beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Karena semakin sulitnya bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada.

SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA GAGAL

Paradigma Pendidikan Nasional

          Pendidikan Indonesia adalah pendidikan yang sekular-materialistik. Hal ini terlihat pada UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 Bab VI tentang Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan bagian kesatu (Umum) pasal 15 yang berbunyi: Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Terlihat jelas dalam pasal ini adanya dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan umum.

         Ada indikasi kuat bahwa pengembangan ilmu pengatahuan dan sains teknologi yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional tidak memiliki hubungan yang kuat dengan pembentukan karakter peserta didik. Padahal, pembentukan karakter merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Agama yang menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter peserta didik hanya ditempatkan pada posisi yang sangat minimal, dan tidak menjadi landasan dari seluruh aspek.

Minimalnya peran agama, tampak jelas pada UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 Bab X tentang Kurikulum pasal 37 ayat (1) kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 10 bidang mata pelajaran, dimana disana terlihat bahwa pendidikan agama tidak menjadi landasan bagi bidang pelajaran lainnya.

Hal ini berdampak pada tidak terwujudnya tujuan pendidikan nasional sendiri, yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri, masyarakat, bangsa dan negara.

Paradigma pendidikan sekular melahirkan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kondisi kualitas sumber daya manusia yang rendah ini memperburuk kehidupan bermasyarakat. Memang dengan pendidikan sekarang masih bisa melahirkan generasi yang ahli dalam pengetahuan sains dan teknologi, namun ini bukan merupakan prestasi, karena pendidikan seharusnya menghasilkan generasi dengan kepribadian yang unggul dan sekaligus menguasai ilmu pengetahuan. Buruknya kondisi kehidupan masyarakat akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia tampak pada masih banyaknya kasus tawuran, seks bebas, narkoba dan perilaku jahat lainnya yang dilakukan para peserta didik di negeri ini.

Standar Kelulusan

            Dalam UU Sisdiknas Bab V tentang Standar Kompetensi Lulusan pasal 25 disebutkan: (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan. (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa kompetensi kelulusan harus mencakup sikap (afektif), pengetahuan (kognitif) dan ketermpilan (psikomotorik). Standar kompetensi ini harus menjadi acuan pada pemerintah dalam menetapkan standar kelulusan. Namun, terjadinya kontradiktif antara ketetapan dengan pelaksanaan di lapangan.

Kontradiktif ini terlihat dari kebijakan Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa kelulusan didasarkan pada hasil UAN (Ujian Akhir Nasional). Mata pelajaran yang menjadi standar kelulusan terdiri dari Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Tentu saja ini tidak mencakup kompetensi kelulusan yang telah ditetapkan pada UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 Bab V pasal 25. Karena UAN (Ujian Akhir Nasional) sendiri hanya bentuk evaluasi pelajaran dan merupakan cakupan dari pengetahuan peserta didik saja, tidak mencakup keterampilan dan sikap mereka.

Ketiga mata pelajaran ini tidak tepat untuk dijadikan sebagai representasi dari kemampuan peserta didik dalam menuntut ilmu selama tiga tahun di sekolah. Sudah menjadi hal yang umum, bahwa peserta didik memiliki minat dan kemampuan yang berbeda. Ada peserta didik yang tidak menguasai matematika, tapi ia menguasai biologi atau kimia atau yang lainnya. Ada juga peserta didik yang menguasai matematika, tapi tidak menguasai biologi atau kimia atau yang lainnya. Ini tentu merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi, menentukan kelulusan peserta didik hanya dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika adalah tidak tepat.

Dengan standar nilai sebesar 4,26 juga menimbulkan ketidakadilan bagi peserta didik. Sebagai ilustrasi, seorang peserta didik pertama mendapatkan nilai Bahasa Indonesia sebesar 8 dan Matematikanya 4, ini berarti ia tidak lulus. Peserta didik kedua mendapatkan nilai Bahasa Indonesia sebesar 5 dan Matematikanya sebesar 4,9 ini berarti ia lulus. Ketidakadilan ini tampak jelas, anak yang pertama mendapatkan rata-rata sebesar 6 tidak lulus sedangkan anak kedua yang mendapatkan rata-rata sebesar 4,95 dinyatakan lulus. Kondisi seperti ini sangat merugikan bagi para peserta didik.

Dalam UU Sisdiknas Bab XVI tentang Evaluasi, Akreditasi, Dan Sertifikasi bagian kesatu (Evaluasi) pasal 58 ayat (1) disebutkan: Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Dari sini terlihat bahwa guru yang melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Faktanya, pihak yang paling mengetahui kemampuan, keahlian, keterampilan, pengetahuan dan sikap para peserta didik adalah guru-guru yang mengajar dan membina mereka. Guru senantiasa bersama mereka, sehingga mengetahui kondisi peserta didik secara baik. Dan guru juga pasti mengetahui apakah peserta didik itu layak lulus atau tidak setelah ia menempuh proses pendidikan selama tiga tahun. Jadi, yang lebih layak dalam menentukan kelulusan peserta didik sebenarnya adalah guru.

Kondisi sarana dan prasana pendidikan yang ada di tiap sekolah merupakan faktor penting dalam proses pendidikan. Kondisi sarana dan prasana di tiap sekolah di Indonesia berbeda, kondisi ini akan menghasilkan kualitas pendidikan yang berbeda pula. Standar nilai kelulusan yang ditetapkan pemerintah sebesar 4,26 harus dikaji lebih dalam, apa yang menjadi dasar pemerintah menetapkan standar nilai ini dan apakah dapat menjadi representasi yang merata bagi tingkat kualitas pendidikan di seluruh Indonesia ?.

Standar nilai yang ditetapkan dapat bernilai baik jika pemerintah tidak mengabaikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di tiap tempat pendidikan di seluruh Indonesia. Diketahui bahwa banyak sekali sekolah di Indonesia yang sarana dan prasarana pendidikannya tidak bermutu dan tidak layak. Seharusnya pemenuhan sarana dan prasarana di tempat-tempat pendidikan dilakukan oleh pemerintah. Dalam UU Sisdiknas Bab XIII tentang pendanaan Pendidikan bagian kesatu (Tanggung Jawab Pendanaan) pasal 46 ayat (1) disebutkan: pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang terjadi selama ini pemerintah belum memenuhi tanggung jawabnya, sebaliknya yang terjadi adalah pemerintah melakukan kapitalisasi pendidikan, sehingga pendidikan menjadi mahal.

Oleh karena itu, standar kelulusan yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional dengan hanya mengacu pada tiga mata pelajaran dan standar nilai sebesar 4,26 adalah tidak tepat. Hal ini disebabkan karena, pertama tiga mata pelajaran yang dijadikan acuan bukanlah representasi dari tingkat kemampuan peserta didik dalam menuntut ilmu selama tiga tahun; kedua sarana dan prasarana pendidikan tidak merata diseluruh Indonesia sehingga kualitas pendidikan pun akan berbeda, sehingga menetapkan standar nilai sebesar 4,26 adalah bentuk ketidakadilan, harus ada keseimbangan antara kualitas pendidikan yang dikehendaki pemerintah dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di tempat pendidikan di seluruh Indonesia; ketiga pihak yang mengetahui akan kemampuan, keahlian, pengetahuan dari peserta didik adalah guru, sehingga yang lebih berhak menentukan kelulusan peserta didik adalah guru.

No comments:

Post a Comment